Warning!! Antisipasi Kebakaran Hutan di Jateng

kebakaran-gunung-slamet-jawa-tengah

Memasuki musim kemarau biasanya muncul hotspot atau sumber titik api di dalam hutan yang kering. Tanda-tanda api akan menjadi besar karena pengaruh faktor cuaca ekstrim dan angin. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru-baru ini memberikan himbauan tentang warning pencegahan & antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Tengah:
  1. Melakukan pemantauan hotspot setiap hari yang disampaikan melalui website mailling list Sipongi, segera melakukan ground check dan jika terjadi kebakaran segera melakukan pemadaman dini agar tidak meluas.
  2. Melakukan pemantauan cuaca harian dan informasi sistem perangkat bahaya kebakaran (fire danger rating system / FDRS) melalui stasiun pengamat cuaca otomatis (Automatic Weather Station / AWS) maupun melalui website BMKG atau bekerja sama dengan kantor BMKG setempat.
  3. Mewaspadai sumber api yang berasal dari manapun baik yang berada di areal kerja ataupun di sekitar areal kerja (lahan milik masyarakat) serta membantu pemadaman jika terjadi kebakaran hutan & lahan di sekitar areal kerja tersebut.
  4. Meningkatkan patroli terutama pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan sehingga dapat mencegah kesempatan masyarakat melakukan pembakaran dalam pembukaan lahannya.
  5. Menyediakan peralatan, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
  6. Melaksanakan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan simulasi penggunaan sarana prasarana pemadam agar anggota regu semakin terampil dalam cara menggunakan peralatan.   
Menindaklanjuti hal tersebut, BPH Wilayah VI (Purbalingga, Banyumas, Cilacap) perlu:
  1. Melakukan koordinasi dengan Perhutani setempat terkait sebaran potensi hotspot/titik api di wilayah kerja KPH.
  2. Penyuluh di wilayah kerjanya melakukan pemantauan terhadap daerah rawan kebakaran baik di hutan negara, hutan rakyat dan lahan milik masyarakat.
  3. Dalam melaksanakan pemantauan, penyuluh dan staf BPH Wilayah VI di pos kerja dapat berkoordinasi dengan BKPH/RPH Perhutani dan kelompok-kelompok masyarakat mitra polhut peduli api setempat.
  4. Jika terjadi kebakaran segera membantu melakukan pemadaman dini bersama masyarakat dan petugas patroli Perhutani.
  5. Jika kebakaran terjadi pada areal yang luas atau meluas segera melaporkan kejadian kepada instansi terkait (DLHK, BLH, BPBD, SAR) setempat untuk dilakukan penanggulangan dampak.
  6. Melakukan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
  7. Penyuluhan penggunaan api lahan di dalam hutan.
  8. Penyuluhan teknik/cara pemadaman dan pengendalian kebakaran hutan.
  9. Penyuluhan penanganan pasca kebakaran hutan.
  10. Penyuluhan bahaya pencemaran udara akibat kebakaran hutan.
  11. Penyuluhan pengelolaan hutan lestari dan pengolahan lahan tanpa bakar.

Kurang Lebih, Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2013 Perlu Revisi?

Telaah Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya

Oleh: Firman Fuadi, S.Hut | Penyuluh Kehutanan Muda

dinas-lingkungan-hidup-kehutanan-prov-jateng

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah suatu jabatan tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

PermenPANRB tersebut dijabarkan kembali dengan Peraturan Bersama Menhut RI dan Kepala BKN Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan (Juklak) Permen PANRB RI No 27 Tahun 2013. Pada bulan Juli 2015 terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.36/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagai turunan Juklak Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Namun dalam pelaksanaannya, terlihat cukup banyak celah & kekurangannya. Oleh karena itu, penulis melakukan telaah pada PermenPANRB No 27 Tahun 2013 sebagai saran & pertimbangan kepada para pemangku keputusan untuk mengkaji ulang peraturan tersebut. Telaah disajikan pada matriks di bawah ini:

NO
PASAL DAN AYAT
KAJIAN
1.
Pasal 7
Ayat (1) Unsur Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Ayat (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
a. Pendidikan;
b. Tugas pokok Penyuluh Kehutanan; dan
c. Pengembangan profesi.
Bahwa prosentase jumlah angka kredit kumulatif minimal telah diatur pada Pasal 12 ayat 2 yaitu yang dimaksud paling kurang 80% unsur utama dan paling banyak 20% unsur penunjang. Namun prosentase jumlah komulatif antara pendidikan, tugas pokok PK dan pengembangan profesi belum diatur. Hal ini akan menyulitkan PK dalam menentukan berapa kali harus mengikuti Diklat dan pengembangan profesi seperti penulisan ilmiah, penulisan juknis, dan saduran/terjemahan.

Maka dari itu prosentase pada unsur utama antara jumlah komulatif pendidikan, tugas pokok PK dan pengembangan profesi seharusnya diatur, sehingga PK dalam melaksanakannya dapat proposional antara ketiga sub unsur tersebut.
2.
Pasal 7
Ayat (4) Sub Unsur Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi:
1) Penyusunan Programa penyuluhan kehutanan;
2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan perorangan/individu;dan
3) Penyusunan kebutuhan materi/metode/ informasi penyuluhan kehutanan.

Bahwa persiapan penyuluhan bagi Penyuluh Kehutanan (PK) merupakan bagian tugas pokok PK dan sebagai unsur utama jabatan PK seperti bunyi Pasal 4 yang kemudian terinci dalam pasal 7 ayat 4. Dalam pelaksanaannya di lapangan penyusunan persiapan PK melalui tahapan:
a.       menyusun unsur identifikasi data potensi wilayah,
b.      mengumpulkan data potensi wilayah,
c.       mengolah data potensi wilayah, dan menganalisis data potensi wilayah
d.      menyusun programa penyuluhan
e.       menyusun rencana kerja tahunan
Namun tahapan ini tidak berkesinambungan dalam lingkup wilayah kerja seorang PK. Pada wilayah kerja seorang PK yang umumnya meliputi satu atau dua-tiga kecamatan. Beberapa PK wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten bagi PK yang berada di KJF Kabupaten, sedangkan yang berada di KJF Propinsi wilayah kerjanya meliputi satu propinsi atau gabungan beberapa kabupaten.

Bilamana merujuk pada rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam Pasal 8 atau juga tercantum dalam Lampiran I dalam Permen PAN RB ini, akan menyulitkan PK dalam melaksanakan tahapan tersebut. Hal ini karena tahapan persiapan penyuluhan tersebut tidak dalam wilayah kerja yang sama.

Sebagai contoh Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama dalam Pasal 8 ayat 2.a poin 1 -8 meliputi:
1. Menyusun unsur identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan;
2. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat provinsi;
3. Mengolah data potensi wilayah tingkat provinsi;
4. Menganalisa data potensi wilayah tingkat kecamatan;
5. Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;
6. Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun programa penyuluhan lingkup unit kerja sebagai anggota;
8. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan seorang PK Pertama tidak dapat melaksanakan tahapan persiapan penyuluhan secara utuh dan berkesinambungan dalam wilayah kerjanya. Seorang penyuluh kehutanan ahli tidak dapat melaksnakan jenjang terampil dan hanya dapat melaksanakan jenjang ahli di atasnya. Padahal posisi wilayah kerja umumnya di kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan. Namun harus melaksanakan pengumpulan data di tingkat Propinsi, menganalisis data pada tingkat kecamatan. Ketidaksinambungan ini menyebabkan seorang PK dalam kepangkatannya tidak dapat melaksanakan tahapan tersebut secara utuh dan berkesinambungan dalam wilayah kerjanya. Kalaupun seorang PK harus melaksanakannya namun tidak dapat diajukan dalam DUPAK.

Seharusnya tahapan dalam persiapan penyuluhan kehutanan menyesuaikan wilayah kerja penyuluh kehutanan, sehingga manakala seorang PK melaksanakan tahapan tersebut dapat diajukan dalam DUPAK dan dinilai oleh Tim Penilai AK.
3.
Pasal 7
(4) Sub Unsur Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
b. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi:
1) Penyusunan materi penyuluhan;

Penyusunan materi penyuluhan diatur kemudian di Pasal 8 secara rinci per jenjang jabatan. Namun tiap jenjang jabatan terjadi pembatasan pembuatan materi penyuluhan dalam bentuk media cetak yang berupa: flipcart, brosur, leaflet, poster, booklet, foto, poster, dan booklet. Tiap jenjang ada pembatasan pembuatan materi tersebut. Padahal dalam kenyataannya kebutuhan pembuatan berbagai macam materi tersebut menjadi kebutuhan PK sebagai alat bantu penyuluhan kehutanan. Berbeda dengan PermenPAN RB No 32 Tahun 2011 hampir semua jenjang dapat membuat berbagai macam meteri penyuluhan tersebut. Pembatasan ini secara tidak langsung dapat menghambat kreatifitas pembuatan alat bantu dalam penyuluhan kehutanan.

Sehingga pengaturan ini perlu direvisi yang lebih membebaskan tiap jenjang jabatan dapat membuat berbagai macam materi penyuluhan tersebut. Manakala pembatasan diperlukan hanya pada janjang jabatan antara jenjang terampil dan ahli saja.
4.
Pasal 8 ayat 1 Rincian kegiatan PK tingkat terampil sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
c. Penyuluh kehutanan Pelaksana Lanjutan sebagai berikut :
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD/CD
Dan atau

Ayat 2 Rincian kegiatan PK tingkat ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
  1. Penyuluh kehutanan Pertama:
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD/CD
Dalam pebuatan materi berupa VCD/DVD/CD memerlukan tahapan: penulisan unsur, pengambilan gambar/video, dan editing/finising. Namun tahapan tersebut tidak dapat dinilai karena belum diatur dalam PermenPAN RB ini. Nilai pembuatan materi berupa VCD/DVD/CD hanya 0.4. Tidaklah sebanding dengan tahapan pembuatan materi tersebut yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Maka dari itu sebaiknya ada nilai AK tiap tahapan pembuatan materi yaitu penulisan unsur, pengambilan gambar/video, dan editing/finising.
4
Pasal 8
Ayat 1
Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan
Ayat 2 Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan
Pada penerapan metode penyuluhan ada pembatasan-pembatasan pelaksanaan metode penyuluhan tiap jenjang jabatan yang ada. Metode penyuluhan yang biasa diterapkan yaitu anjangsana, anjangkarya, konsultasi, demplot, kaji terap, diskusi kelompok, dll. Pembatasan tiap jenjang jabatan ini tentunya menghambat PK dalam kebutuhan penerapan metode tersebut. Padahal di lapangan bersifat dinamis sesuai kebutuhan, sehingga kebutuhan berbagai macam penerapan metode dibutuhkan.
5.
Pasal 42 poin c
  1. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Penyuluh Kehutanan Teladan Tingkat Kabupaten/Kota.
Karena ada perubahan kewenangan bidang kehutanan di daerah dari tingkat kabupaten ke propinsi maka Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten dilikuidasi/dibubarkan. Sehingga poin c sudah tidak relevan lagi manakala lomba Penyuluh Teladan di Tingkat Kabupaten. Berbeda manakala lomba dirubah menjadi kewenangan pemerintah propinsi c.q. Dinas Kehutanan terkait sehingga sertifikat penyuluh teladan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tingkat Propinsi
6.
Unsur Penunjang
Point C Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan hanya mencakup tingkat nasional dan provinsi. Keaktifannya dalam kepengurusan juga hanya sebagai Ketua saja. Padahal dalam kenyataannya kepengurusan organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan (IPKINDO) sampai tingkat kabupaten (DPD). Sedangkan kepengurusan selain ketua seperti: sekretaris, bendahara, dan Pengurus Bidang/Seksi tidak dapat dinilai dalam DUPAK.
7.
Kegiatan rutin dan tentative PK namun belum terakomodir dalam Peraturan Mentri PAN dan RB No.27 Tahun 2013
Kegiatan rutin dan tentative PK namun belum terakomodir dalam Peraturan Mentri PAN dan RB No.27 Tahun 2013 yaitu:
a.       Petugas Statistik Kehutanan yang meliputi tahapan kegiatan :
1) Menyusun instrument pengambilan data statistic kehutanan (data lahan kritis, potensi HR, data tutupan lahan, data produksi hasil hutan kayu, data hasil hutan bukan kayu (HHBK), dll.
2) Pengambilan data primer dan sekunder
3) Mengolah dan mengolah data tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.
b.      Mengikuti kegiatan Musrengbangdes, Musrengbangkec, Musrengbangkab dan seterusnya.
c.       Penyusunan rencana teknis pembangunan kehutanan yang meliputi penyusunan metodologi, pengambilan data dan pelaporan.
d.      Pendampingan dan fasilitasi kelompok tani dalam penyusunan proposal kegiatan pembangunan kehutanan

Perlukah revisi PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2013? Semoga bermanfaat.

HUT RI ke-72 Merdeka Bangsa & Negeriku!

dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah

Dalam rangka menyambut hari merdeka bangsa Indonesia, UPT Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (BPH Wilayah VI), UPT Dinas Pendidikan (BP2MK), UPAD Biro Keuangan, Satker Dinas Tenaga Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wilayah Banyumas menyelenggarakan peringatan HUT-RI ke-72 di halaman kompleks kantor eks-Bakorwil III di Purwokerto. 17/8/17.

Upacara yang dipimpin oleh Kepala BP2MK (UPT Dinas Pendidikan Prov Jateng) mengusung tema "Indonesia Kerja Bersama". Inspektur upacara menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah: PAHLAWAN adalah mereka yang telah mewakafkan diri untuk INDONESIA MERDEKA. Pahlawan adalah mereka yang telah tulus ikhlas berkorban jiwa raga demi Indonesia yang bersatu dan berdaulat.

Tugas kita, menjaga api semangat juang kepahlawanan ini agar terus menyala. Sejak revolusi hingga pasca reformasi, sejak Sukarno sampai Joko Widodo, tidak boleh kita biarkan api ini redup apalagi padam, meski kena angin topan dan badai yang menghantam. Karena ini kekuatan dan jatidiri sejati kita sebagai sebuah bangsa pejuang. Bangsa yang tidak pernah gentar dan pantang surut ke belakang menghadapi persoalan dan tantangan.

Jangan biarkan persaudaraan bangsa kita terciderai dan tercerai berai karena kepentingan sesaat dan kelompok semata. Jangan biarkan kain kebangsaan kembali terkoyak karena warna kita yang berbeda. Pelangi akan selalu indah karena warnanya yang berbeda. Namun dalam warna yang berbeda itu, MERAH PUTIH harus selalu ada di dalam dada.

dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah

INI MERDEKAKU, setia mengawal Merah Putih selalu berkibar dengan gagah dilangit dunia. Menjaga NKRI sebagai sebuah harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Mengamalkan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya, serta membela Pancasila dari setiap rongrongan yang dihadapi.

Kita semua adalah INDONESIA yang berPancasila. Dan Indonesia adalah bangsa besar, yang akan terus besar dengan persatuan dan saling berangkulan diantara putra-putrinya. Indonesia adalah bangsa hebat yang terus menghebatkan diri dengan karya dan prestasi bersama. MERDEKA KITA adalah bergerak serentak dan bekerja bersama memenuhi panggilan sejarah dan tugas suci untuk Ibu Pertiwi.

Bergotong royong dan ambil peran partisipatif dan kontributif menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini. Rumangsa melu handarbeni, rumangsa wajib hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani. Dan pada akhirnya bangga sebagai orang Indonesia yang cinta tanah air dan bersatu dalam persaudaraan untuk kejayaan bangsa.

Saya berharap, mulai hari ini kita mampu berefleksi, mendorong terobosan agar bangsa kita terbang lebih tinggi, bergerak lebih cepat, melangkah semakin kuat, tidak ketinggalan dari kemajuan bangsa lain di pentas global. Hari ini, saya mengajak masyarakat Jateng untuk saling mengaca, peran apa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang Saudaraku semua, dan selamat berkarya. DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA.

NB: Dirgahayu Provinsi Jawa Tengah ke-67.

HUT ke-67 Jayalah Provinsi Jawa Tengah!

ganjar-pranowo-gubernur-jateng

Tepat 2 hari sebelum pesta HUT RI ke 67 yaitu tanggal 15 Agustus 2017 Pemerintah Prov Jateng menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah ke 67 di lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang. Upacara yang dipimpin Gubernur tersebut menyusung tema "Kerja Bersama Wujudkan Jateng Responsif, Kolaboratif, Inovatif dan Kreatif".

Pada sambutan, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan rasa bangga bahwa hari ini juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme. Kita buktikan Jawa Tengah berada pada garda terdepan perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme.
Gubernur juga mengajak, tunjukkan nasionalisme Jawa Tengah sejati untuk Ibu Pertiwi. Jangan hanya lantang bersuara! Jangan hanya membubuhkan tandatangan semata. Ada tanggung jawab sejarah di pundak kita bersama untuk melawan radikalisme dan terorisme lewat karya dan aksi nyata.

"Perlu saya sampaikan pula bahwa Jateng terus berinovasi dalam banyak hal untuk kemajuan pembangunan. Pada bidang reformasi birokrasi, baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi di kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hasilnya, untuk tingkat provinsi posisi teratas diduduki Pemprov Jateng", lanjut beliau.

Masih banyak PR yang harus diselesaikan dengan tuntas. Kita tidak boleh surut dan berpantang mundur menghadapi setiap persoalan. Di depan, kita juga akan menghadapi tahun-tahun politik. Mari jaga tahun-tahun politik ini dengan jiwa kedewasaan yang tinggi. Jalan masih panjang kawan. Masih banyak yang harus dikerjakan bersama untuk meraih cita dan harapan. Mari bergandengan tangan untuk bekerja dan berkarya nyata demi Jawa Tengah yang aman, tertib, damai dan sejahtera. "Selamat melanjutkan karya pengabdian pada bidang tugas masing", tutup beliau.

Sumber: http://bkd.jatengprov.go.id | https://twitter.com/satpolpp_jateng

hut-prov-jateng-ke-67

Saresehan di Alam Sedekah Bumi di Kaki Gunung Slamet

dinas-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-provinsi-jawa-tengah

Dalam rangka memenuhi program kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang didukung oleh pemerintah kecamatan Pekuncen dan pemerintah desa Glempang, kab Banyumas, PKSM dan KTH Pekuncen & Gumelar menyelenggarakan kegiatan saresehan sekaligus sedekah bumi di kaki gunung Slamet. 10/8/17.

Acara turut mengundang Camat Pekuncen, Kepala Desa Glempang, staf dan penyuluh kehutanan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI Banyumas, perum perhutani KPH Banyumas Barat, serta perwakilan dari PKSM & KTH desa Semedo, Samudra, Paningkaban, Karang Kemojing dan Kali Gua. Acara saresehan di alam terbuka tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars rimbawan dan sambutan-sambutan dari pejabat terkait.

Saresehan membahas tentang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, kearifan lokal pro hutan & lahan, bagaimana syarat & tata cara pelaksanaan Permen LHK P 39 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah perum Perhutani melalui Izin Pemanfaatan Hutan (IPHPS), peran dana desa dalam mendukung pembangunan hutan & implementasi Permen LHK P 39 2017. Acara ditutup dengan arahan Camat Pekuncen bahwa perlunya komunisasi dan rembug bareng dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan & lingkungan sehingga semua pihak dapat kerja bersama dengan gotong royong.

dinas-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-provinsi-jawa-tengah
dinas-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-provinsi-jawa-tengah
dinas-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-provinsi-jawa-tengah

Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut Peduli Api di Purbalingga

masyarakat-mitra-polhut-peduli-api

Dalam rangka fasilitasi pembentukan masyarakat mitra polhut peduli api (mmp-mpa), Bidang Penyuluhan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi melakukan kegiatan pembinaan di desa Serang kecamatan Karangreja kab Purbalingga, rabu 26/7/17.
Pembinaan dihadiri oleh mmp-mpa karangreja serta narasumber dari Polres Purbalingga, BKSDA Jateng, KPH Banyumas Timur dan BPH Wilayah VI. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan wawasan tentang penanganan pertama pada tindak pidana kehutanan, tenik pemadaman kebakaran hutan, modus operandi tindak pidana kehutanan di wilayah perhutani dan kebijakan pengelolaan hutan pemerintah prov Jateng.

masyarakat-mitra-polhut-peduli-api

BKSDA Kembangkan Taman Wisata Alam di Jateng

bksda-jateng-upt-kementerian-lingkungan-hidup-kehutanan

Dalam rangka pengembangan kawasan pelestarian alam (KPA), BKSDA Jateng melakukan studi kelayakan (FS) dan membuat detail desain teknis (DED) pada 4 taman wisata alam (TWA) di Jawa Tengah, yaitu:
  1. TWA Sumber Semen di Rembang
  2. TWA Guci di kabupaten Tegal
  3. TWA Tlogo Warno-Pengilon di Wonosobo, dan
  4. TWA Gunung Selok di Cilacap.
Pada pertemuan kali ini, senin 26/7/17 dibahas tentang feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) taman wisata alam gunung selok cilacap. Rapat tersebut mengundang pihak pemerintah daerah kab Cilacap, BPH Wilayah VI, dan KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divre Jateng.

feasibility-study-fs-detail-engineering-design-ded

Rencana-nya, TWA gunung Selok akan dikembangkan sebagai tempat tujuan wisata alam, pendidikan, budaya dan religi. Oleh karena itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekologi (BKSDA-E) yang merupakan salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan di Jawa Tengah akan membuat atraksi wisata berupa camping ground, gardu pandang, pos pengamatan satwa liar, rumah kaca tempat persemaian flora endemik, flying-fox, pengembangan atraksi wisata goa dan pelestarian situs-situs di sekitar wilayah tersebut.

kristono-sh-mh-kepala-balai-pengelolaan-hutan-wilayah-vi-banyumas
bksda-e-upt-kementerian-lingkungan-hidup-kehutanan
Powered by Blogger.